Kategori: BERITA UTAMA

Muara Enim jurnalfaktanews.com *Jum’at Berkah* Merupakan Program rutinitas Yang dilakukan Batalyon Infanteri 141/AYJP Bertujuan Untuk Berbagi Kepada Sesama. Muara Enim Jumat, 1 September 2023.

Kegiatan tersebut dipimpin Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Arie Prasatyo Widyo Broto, S.E melalui Pabintal Yonif 141/AYJP Lettu Inf Wahidi Arafah dan Pratu Indra Muara Enim memberikan langsung pembagian sembako kepada Pondok Pesantren Tahfidz Hidayatullah  bertempat di Transosial Muara Enim.

Kegiatan tersebut berdampak positif dan diterima dengan baik oleh Ustad H. Taher dan para santri karena kegiatan jumat berkah ini kita dapat saling berbagi nikmat yang diberikan Allah S.W.T melalui kegiatan jumat berkah kali ini.

“Semoga dengan adanya kegiatan jumat berkah kita semakin dapat lebih bersyukur dan menyisihkan sedikit rezeki yang kita peroleh untuk membantu sesama, pada intinya bukan seberapa besar apa yg kita berikan tetapi tentang keikhlasan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan” ujar Danyonif 141/AYJP.

Muara Enim jurnalfaktanews.com Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M (Bham)., LL.M (Abdn)., Ph.D., @ahmadusmarwikaffah Rabu pagi (30/08) secara resmi menyerahkan surat keputusan Bupati Muara Enim tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 kepada 1182 orang yang terdiri dari 1133 Guru dan 49 tenaga Teknis. Hadir bersama Ketua DPRD, Liono Basuki, B.Sc., beserta Anggota Forkopimda lainnya, Plt. Bupati mengharapkan para PPPK ini mampu memperkuat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim baik di dunia pendidikan maupun organisasi perangkat daerah.

.
Dalam sambutannya Plt. Bupati yang hadir bersama Plt. Ketua TP. PKK. Kabupaten Muara Enim, Nurul Vita Utami Kaffah, S.E., @nurulvitautami mengharapkan para ASN PPPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan baik, serta memiliki inovasi dan kompetensi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat yang unggul dan lebih maju. Selain itu dirinya berpesan untuk memberikan karya terbaik, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menjadi ASN PPPK yang profesional, berkualitas, dengan output kerja yang memuaskan bagi masyarakat.
.
Lebih lanjut Plt. Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Ir. Yulius M.Si., serta Kepala BKDSDM Kabupaten Muara Enim, Harson Sunardi, S.AP., M.Si., menambahkan bahwa kehadiran PPPK merupakan bentuk komitmen Pemkab. Muara Enim dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu dirinya mengharapkan kehadiran ASN PPPK yang telah dilantik kedepannya dapat memberikan pengabdian yang tulus, sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang profesional serta mampu memberikan peningkatan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah.

Muaraenim,jurnalfaktanews.com– Kabapas Lahat, Perimansyah memberikan materi pelatihan “Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak” di Kabupaten Muaraenim, Rabu (30/08/2023). Bertempat di Hotel Griya Serasan Sekundang Muaraenim, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaraenim.

Datang bersama Kasubsi Bimbingan Klien Anak, Ahmad Rinaldi, Kabapas dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa Bapas Lahat merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), mulai dari pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi (tahap penjatuhan hukuman).
“Tupoksi tersebut kita laksanakan di wilayah kerja 5 kabupaten/kota (Lahat , Muaraenim, PALI, Empat Lawang dan Pagaralam) dengan personil Pembimbing Kemasyarakatan 24 orang,” jelasnya.

Sebagai Aparat Penegak Hukum (APH),  dikatakan Kabapas, pendampingan terhadap ABH dalam upaya menjamin hak-hak anak yang dalam proses hukum. Dimana perlindungan hak terhadap ABH merupakan salah satu bagian perlindungan khusus sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Atas amanat itulah kita sebisa mungkin meminimalisir rekomendasi pidana penjara, yang akan jadi pertimbangan hakim saat di persidangan.
“Penjara itu upaya terakhir, jadi sebisa mungkin anak tersebut tidak di penjara. Di Muaraenim, dari 10 kasus anak yang kita tangani, setengahnya bisa diversikan dan pidana alternatif seperti pidana dengan syarat, pelatihan kerja dan lainnya,” jelas Kabapas.

Sebelumnya kegiatan pelatihan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaraenim,  Vivi Mariani yang diwakilkan oleh Sekretaris Dinas PPA, Agnes Triwidjianti Lestari. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa permasalahan perlindungan anak menuntut UPTD PPA dalam upaya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Terlebih dalam perjalanannya banyak kasus yang tidak tersampaikan atau diketahui, karena dianggap sebagai hal yang tabu.
“Untuk itulah diadakan pelatihan ini, dengan maksud para peserta menjadi ujung tombak untuk kembali mensosialisasikan kepada masyarakat, untuk sama-sama memerangi kekerasan terhadap anak,” jelasnya dengan didampingi Kabid PPA Rina Evianti.

Menurutnya, kegiatan ini guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan serta ketelantaran sehingga mampu mendampingi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengatasi permasalahan yang timbul di sekolah, pondok pesantren dan lingkungan tempat tinggal.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Organisasi Wanita (PKK, GOW, DWP), Ponpes, Guru, Dosen, FPPA, LPAI , PWI, Forum Anak, Puspa, Hinpaudi, dan IGTKI Kabupaten Muara Enim. Selain Kabapas Lahat, pemateri lainnya diisi juga oleh Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Provinsi Lampung, Toni Fisher.