Kategori
Uncategorized

Sekda Oku Selatan Ikuti Sosialisasi Kepres No 2 Tahun 2022 Secara Virtual

Spread the love

 

Oku selatan-sumsel, jurnalfaktanews.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), H Romzi, S.E., M.Si., Sosialisasi secara virtual dengan tema ‘Memahami Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara’ secara virtual dari Ruang Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan, Senin (07/03/2022).

Dalam kesempatan itu, Sekda Romzi turut didampingi Kaban Kesbangpol dan Kepala Dinas Perpustakaan OKU Selatan.

Dirjen Politik dan PUM Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dr. drs. bahtiar ,M.Si., dalam penyampaiannya menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.

Dikatakannya, dalam keputusan tersebut, Diktum pertama menyebut dan menetapkan bahwa Tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.

Ditegaskan pada Diktum Kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ditegaskan pada Diktum Ketiga.

Adapun penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan.

Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kedua, bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” tegas Presiden dalam Keppres 2/2022 tersebut.

Red : jamhuri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *